Gelar Rapat Evaluasi Kinerja, Kakanwil Kemenkumham NTB: Kuatkan Koordinasi, Tingkatkan Mitigasi Risiko

Mataram NTB  - Satuan kerja diminta meningkatkan koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham NTB untuk mengantisipasi permasalahan, kendala, dan tantangan untuk menyongsong tahun anggaran 2024. Tingkatkan mitigasi risiko di seluruh lini. Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2023 dapat dijadikan bahan pembelajaran (lesson learned) dan evaluasi sehingga dapat dijadikan pijakan untuk melangkah ke depan. Satuan kerja juga diminta meningkatkan capaian kinerja tahun 2024.

Demikian dikemukakan Kakanwil Kemenkumham NTB, Parlindungan, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Tahun 2023 di Aula Kanwil Kemenkumham NTB, Senin (4/12). Kegiatan ini diikuti seluruh kepala satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTB. Turut hadir para kepala divisi Kanwil Kemenkumham NTB. 

Baca juga: Rapatkan Barisan, Kemenkumham Gelar Rapat Koordinasi Kearsipan Guna Digitalisasi Arsip Pemerintahan

"Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang seluruh proses pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja UPT dan Kantor Wilayah tahun 2023. Sehingga terlihat apakah kinerja kita meningkat, menurun atau stagnan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, " ujar Parlindungan. 

Dalam rencana kerja tahun 2024, lanjut Parlindungan, kepala satuan kerja diminta untuk melakukan perencanaan kehumasan dan pemberitaan sebagai upaya untuk menginformasikan capaian positif dari Kanwil Kemenkumham NTB. Satker diminta berkreasi dalam mengolah pemberitaan, sehingga glorifikasi pemberitaan yang dilakukan secara masif dapat menjadi nilai jual Kemenkumham NTB di tingkat nasional serta pemberitaannya dapat tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat secara nasional.

Baca juga: Erick Thohir Laporkan Dugaan Korupsi Dana Pensiun BUMN

"Saya juga meminta kerja sama satuan kerja dengan media yang telah berjalan terus dipertahankan. Jalin komunikasi terbaik dengan insan media baik nasional maupun lokal, " pinta Parlindungan.  

Terkait reformasi birokrasi, berdasarkan Permen PAN RB No 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Instansi

Baca juga: Buat Keributan, Polsek Plampang Amankan Seorang Pemuda Dan Sajam

Pemerintah, pemenuhan data dukung pada satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham NTB telah mencapai 100%. Sementara berdasarkan evaluasi data dukung oleh verfikator Insepektorat Jenderal Kemenkumham telah mencapai 92, 9%.

"Dalam meraih predikat WBK/WBBM, kepala satuan kerja merupakan role model bagi jajarannya dalam pembenahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) satuan kerja dalam berkomitmen membangun Zona Integritas. Inovasi dan layanan publik harus terus dikembangkan untuk memecahkan permasalahan dan berdampak langsung bagi masyarakat. Bangun birokrasi yang kapabel, kolaboratif, lincah dan fleksibel, " terang Parlindungan seraya menambahkan, perihal kinerja anggaran, Parlindungan meminta agar seluruh Kepala Satker untuk memastikan tidak ada pagu minus dan melengkapi seluruh pertanggungjawaban. 

Baca juga: Sesi Tahunan AALCO ke-61 di Indonesia akan Bahas Isu Hukum kepentingan Asia dan Afrika

Parlindungan menjelaskan, capaian kerja seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTB akan dikompilasi dan dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 pada tanggal 12-15 Desember di Jakarta. 

Dalam sejumlah kesempatan, Menkumham Yasonna H. Laoly mengatakan, kepada seluruh kepala satuan kerja dan pimpinan tinggi pratama agar rutin melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan tidak lupa untuk melakukan mitigasi risiko.

Baca juga: Menkumham Yasonna Laoly: Jadikan Informasi Hukum JDIHN Sebagai Pilar Utama Kemajuan Nasional

“Untuk itu kepada seluruh pimpinan agar terus melakukan Bintor Wasdal (Pembinaan, Monitoring, Pengawasan, dan Pengendalian) secara berkala, dan dilanjutkan dengan analisa dan evaluasi, sehingga kita mampu melakukan mitigasi resiko untuk menghindari penyimpangan yang terjadi”, ucap Yasonna.(Adb)