Kepala Kanim Mataram Hadiri Rakor MPW dan MPD tahun 2024

Mataram NTB - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Pungky Handoyo menghadiri Rapat Koordinasi Majelis Pengawasan Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawasan Daerah (MPD) tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham NTB di Hotel Jayakarta, Lombok Barat, (118/02/2024).

Rapat koordinasi (Rakor) tersebut berlangsung selama tiga hari (18 - 20 Februari 2024)  dengan tema “ Penguata Peran dan Fungsi MPW dan MPD dalam rangka Pengawasan Kepatuhan dan pembinaan terhadap Notaris dalam mewujudkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang PASTI” diikuti oleh seluruh Pengurus MPW dan MPD SE Nusa Tenggara Barat.

Baca juga: Aksi Jilid 2 di Kejagung RI: APP-Sultra Meminta Kejagung Tangkap Direktur PT Cinta Jaya

Diantaranya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW), Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) serta Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Provinsi NTB.

Baca juga: Lantik Pejabat Baru, Kakanwil Kemenkumham NTB: Keluarkan Potensi Terbaik untuk Organisasi

Dalam penyampaiannya saat membuka Rakor, Kepala Kantor Kemenkumham NTB Parlindungan menyebutkan penting diadakan kegiatan seperti itu untuk melakukan evaluasi sejauh mana capaian yang telah diperoleh dalam membantu dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Sementara itu ditempat terpisah, Kanim Mataram Pungky Handoyo mengatakan bahwa rapat koordinasi yang dihadiri seluruh majelis untuk memantapkan serta mengoptimalkan terlaksananya semua rencana kerja yang telah tersusun.

Baca juga: Kumham NTB Berikan Pendampingan Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah dan Naskah Akademik di Bima

“Selaku bagian dari MPW atau MPD, kami tentu akan memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan komunikasi, silaturahmi serta koordinasi antar pengurus yang ada di Majelis tersebut, ”ucapnya.

Ia pun berharap dengan Rapat yang digelar selama tiga hari itu dapat meningkatkan seluruh bentuk pelayanan yang ada kepada masyarakat serta mendorong kinerja majelis kearah yang lebih baik lagi. (Adb)

Baca juga: Totalitas Kemenkumham NTB Dampingi Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual