Sidang 105 M Berlanjut, Kejaksaan dan Kemenkeu Tidak Hadir

Mataram NTB - Sidang gugatan 105 M yang dilayangkan aktivis M Fihiruddin ke DPRD NTB berlanjut dengan agenda pembacaan tuntutan. Hadir dalam sidang tersebut, tergugat 1 hingga tergugat 7 dan turut tergugat hanya dihadiri oleh Kepolisian sementara Kejaksaan dan Kementerian Keuangan sebagai turut tergugat tidak hadir.

"Hari ini agenda sidangnya pembacaan tuntutan, artinya sidang akan tetap dilanjutkan, apapun dinamikanya kita siap tarung, " ujar Ketua Tim Kuasa Hukum Penggugat, M. Ikhwan, S.H., M.H. usai persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, Rabu 3 Juli 2024.

Baca juga: Cegah Pungli, Satgas Saber Pungli Kota Mataram Sambangi Lokasi Parkir

Ikhwan mengatakan, dengan berlanjutnya sidang, pihaknya tidak akan membuka peluang mediasi sampai tuntutan dibacakan oleh Pengadilan.

"Kemarin sudah diberikan ruang untuk mediasi oleh hukum, akan tetapi tidak diindahkan sama mereka, untuk itu kami tidak akan membuka peluang mediasi sampai Mahkamah Agung sekalipun. Hak orang yang sudah dizolimi, dilaporkan dan ditahan harus diperjuangkan, " tegas Ikhwan. 

Baca juga: AALCO Akan Terus Suarakan Kepentingan Negara-negara Asia di Tingkat Global

Dari perkara ini, ihwan mengatakan ingin melihat sejauh mana penegakan hukum memberikan keadilan. Menurut dia kliennya telah terbukti dilaporkan dan diputuskan tidak bersalah sehingga hak-haknya harus juga diperhatikan oleh lembaga penegak hukum. 

"Kita ingin lihat keadilan dari penegakan hukum, apakah orang yang terbukti secara faktual dilaporkan kemudian diputuskan oleh pengadilan tidak bersalah tidak harus mendapatkan ganti rugi, tidak diperhatikan hak-haknya dari sisi keadilan, ini ujian bagi para penegak hukum, " tandasnya.

Baca juga: Kepala BPHN Akan Blacklist Desa / Kelurahan Yang Penyaluran Bantuan Hukum nya Tidak Terakreditasi

Ia menegaskan gugatan ini dilayangkan supaya penegakan hukum kedepannya harus dilakukan secara profesional agar tidak terulang kembali terjadi perkara yang sama. 

"Hukum itu harus menjaga harkat dan martabat manusia, perbaikan nama baik seseorang harus dikembalikan, nah ini yang dituntut dalam PMH dan ini substansi dari apa yang kami perjuangkan, " katanya.(Adb) 

Baca juga: Totalitas Kemenkumham NTB Dampingi Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual