Sidang Perkara 105 M Tertunda, Kuasa Hukum Fihirudin Sebut Tergugat Lagi Galau

Mataram NTB - Sidang Perkara No. 135/Pdt.G/2024/PN.Mtr, antara Direktur Lombok Global Institute (LOGIS) M.Fihiruddin Spd, Melawan Pimpinan DPRD NTB dkk, atau lebih akrab di sebut dengan Perkara 105 M, yang sedianya digelar Rabu 10 Juli 2024, ditunda.

Kuasa Hukum tergugat DPRD NTB mengajukan permohonan penundaan sidang kepada Majelis Hakim PN Mataram, dengan alasan tergugat belum siap dengan jawaban dan eksepsi mereka.

Baca juga: Kembali Terduga Percobaan Pemerasan dan Penganiayaan Diamankan Unit Opsnal Polsek Ampenan

Padahal seharusnya agenda sidang menyiapkan ruang untuk tergugat dan para turut tergugat.

Terkait penundaan sidang, Kusa Hukum Fihiruddin, M Ihwan SH MH menanggapi santai.

Baca juga: Menteri Hukum dan HAM RI Terpilih Jadi Presiden AALCO Ke-61

"(Penundaan sidang) nggak ada masalah bagi kami sebagai Penggugat, karena itu masalah bagi mereka sebagai para Tergugat, " ujar pengacara yang akrab disapa Iwan Slank, Rabu 10 Juli 2024 di Mataram.

Menurut Iwan Slank, memohon waktu untuk menjawab itu merupakan hak dari para Tergugat, jadi silahkan saja. Namun hal itu tak akan mempengaruhi hasil sidang.

Baca juga: Kumham NTB Hadir, Berikan Penguatan Pada LBH

"Bahkan menurut pendapat kami diberikan waktu selama 3 tahun pun untuk para Tergugat tersebut untuk menyusun jawaban atas gugatan kami saya anggap itu percuma dan buang buang waktu saja, " ujarnya sambil tersenyum penuh makna.

Iwan justru menilai saat ini pihak Tergugat dan para Turut Tergugat sedang galau dengan gugatan 105 M dari Fihiruddin.

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham NTB Buka Kegiatan Diseminasi Layanan Perseroan Perorangan

"Jika dihitung dari sejak mereka dikirimkan lalu menerima gugatan itu sudah dalam waktu yang sangat luas, tapi kita mau bilang apa, mungkin mereka sedang galau saat ini, " tukasnya.

Iwan menduga, pihak Tergugat dan para Turut Tergugat tidak akan mampu menjawab gugatan tersebut.

Baca juga: Kumham NTB Berikan Pendampingan Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah dan Naskah Akademik di Bima

"Kalau pun nanti ada jawaban, paling paling hanya jawaban ngelantur saja yang akan diajukan oleh Tergugat tersebut. Bisa disebut "ngawak" dan "ngeremon" kalau istilah Sasak-nya, " pungkas Iwan Slank. (Adb)