Bahas TPPO, Dirjen Imigrasi Indonesia Hadiri Cambodja - Indonesia Bilateral Meeting on Imigration Matters

Phnom Penh - Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia Silmy Karim bertemu Direktur Jenderal Imigrasi Kamboja Letnan Jenderal SOK Veasna dalam acara Cambodja - Indonesia Bilateral Meeting on Imigration Matters pertama di Phnom Penh Kamboja, Rabu (13/03/2024).

Pertemuan kedua Dirjend Imigrasi tersebut membahas upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, kejahatan internasional hingga kerjasama pengelolaan perbatasan.

Baca juga: Aksi Jilid 2 di Kejagung RI: APP-Sultra Meminta Kejagung Tangkap Direktur PT Cinta Jaya

“Indonesia dan Kamboja adalah dua negara demokratis yang merupakan mitra dalam memajukan kesejahteraan, perdamaian dan keamanan di kawasan ASEAN. Belakangan ini, sejumlah permasalahan menjadi perhatian bersama, salah satunya perdagangan manusia, ”ucap Silmy Karim saat menyampaikan welcoming remaks pada acara tersebut, dikutif dari siaran pers Dirjen Imigrasi (13/03/2024).

Baca juga: Dinas Koperasi Kabupaten Sumbawa Apresiasi Upaya Kanwil Kemenkumham NTB Lakukan Pendampingan Daftar KI

Dalam rilis tertulis tersebut, Silmy sapaan akrab Dijen Imigrasi Indonesia, menegaskan komitmen Imigrasi Indonesia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Disamping itu Ia juga menekankan perlunya kesadaran hukum bagi masyarakat yang bermaksud bekerja di luar negeri agar menjadi pekerja migran secara legal agar terhindar dari potensi tindak kejahatan, kemudian meningkatkan posisi tawar di negara tujuan, serta mempermudah negara dalam memberikan perlindungan.

Baca juga: Menkumham Yasonna Laoly: Jadikan Informasi Hukum JDIHN Sebagai Pilar Utama Kemajuan Nasional

Sementara itu, dalam forum tersebut Imigrasi Kamboja menekankan komitmen yang sama untuk memberikan perlindungan kepada WNI. Kementerian Dalam negeri Kamboja mencatat, saat ini terdapat lebih dari 73.000 WNI yang tinggal di Kamboja.

Jumlah tersebut termasuk 58.307 orang WNI yang memiliki izin Kerja secara sah di Kamboja. Perdagangan orang di Kamboja sering kali melibatkan penipuan online dan kerja paksa. Umumnya para calon korban direkrut melalui iklan di medsos ataupun melalui group chat untuk memenuhi lowongan pekerjaan sebagai customer service atau pemasaran investasi.

Baca juga: Menteri Hukum dan HAM RI Terpilih Jadi Presiden AALCO Ke-61

“Sesampainya di lokasi kerja mereka terpaksa menjual investasi palsu atau bentuk lainnya secara online, ”tutupnya. (Adb)